PALU, BTN – 04/05/2026, Sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam momentum May Day 2026 memicu gelombang kecaman keras. Gubernur Sulawesi Tengah dinilai sengaja “melarikan diri” dari kenyataan pahit yang dihadapi kelas pekerja. Alih-alih menemui massa aksi mahasiswa dan buruh yang mengepung kantornya pada 1 Mei, sang gubernur justru lebih memilih panggung steril dan pembagian hadiah hiburan pada seremoni formalitas tanggal 3 Mei.
Tindakan ini dianggap sebagai tamparan keras bagi ribuan buruh yang menuntut keadilan. Di tengah jeritan upah murah dan sistem kerja kontrak yang mencekik, pemerintah daerah justru asyik membangun citra lewat panggung hiburan. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kekuasaan di Sulawesi Tengah saat ini memang lebih nyaman dengan keramaian yang diatur (settingan) daripada dialog terbuka yang kritis.
Firmansyah Lapi, sumber dalam narasi ini, menegaskan bahwa pilihan agenda gubernur tersebut bukan sekedar masalah jadwal, melainkan cerminan sikap politik yang anti-kritik. “Gubernur menghindar dari aksi May Day dan lebih memilih seremoni. Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap keringat dan nyawa buruh,” tegasnya dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Ironi besar tersaji ketika panggung seremonial itu berdiri tegak di atas tumpukan masalah ketenagakerjaan yang belum tuntas. Sulteng saat ini dihantui oleh tingginya angka kematian akibat kecelakaan kerja, terutama di sektor industri tambang dan proyek-proyek raksasa. Lemahnya pengawasan negara seolah dibiarkan, sementara nyawa buruh terus menjadi tumbal atas nama investasi.
Para aktivis mempertanyakan nurani pemerintah, Apakah nyawa buruh yang hilang bisa diganti dengan kupon doorprize? Apakah penderitaan keluarga korban kecelakaan kerja cukup diobati dengan panggung hiburan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan tajam ini menjadi dasar kuat bagi massa aksi untuk menilai bahwa pemerintah daerah telah gagal total memahami esensi perjuangan kelas pekerja.
Sikap “menghindar” ini mengonfirmasi bahwa pemerintah lebih suka berhadapan dengan buruh yang diam dan patuh daripada mereka yang melawan dan menuntut hak. Dengan memilih panggung yang dikontrol ketat oleh protokol, Gubernur dianggap takut menghadapi realita lapangan yang dibawa oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
Padahal, May Day secara historis bukanlah hari untuk berpesta pora atau bagi-bagi hadiah. Ia adalah ruang perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Ketika penguasa mengubah wajah May Day menjadi sekedar acara seremonial, di situlah terjadi upaya pendangkalan makna dan pembungkaman secara halus terhadap suara-suara sumbang yang menuntut transparansi.
Draf rilis ini juga menyoroti sistem outsourcing dan minimnya perlindungan kerja yang masih menjadi momok menakutkan bagi buruh di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, belum ada solusi konkret yang ditawarkan pemerintah selain janji-janji manis di atas podium yang wangi.
Oleh karena itu, aliansi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil dengan tegas menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Gubernur Sulawesi Tengah. Mosi ini bukan tanpa alasan, melainkan akumulasi dari rasa kecewa atas tertutupnya ruang dialog yang jujur antara rakyat dan pemimpinnya.
”Buruh tidak butuh hiburan, buruh butuh keadilan!” Teriakkan ini menggema sebagai peringatan bagi pemerintah agar segera bangun dari tidur nyenyaknya. Penguasa diingatkan untuk tidak menutup telinga, karena gelombang perlawanan diprediksi akan semakin membesar jika hak-hak dasar buruh terus diabaikan demi kepentingan segelintir elit.
Secara politis, Gubernur dituntut untuk bertanggung jawab atas sikap pengecutnya yang menghindari massa aksi. Publik menunggu keberanian orang nomor satu di Sulteng ini untuk hadir langsung tanpa perwakilan, duduk bersama buruh dan mahasiswa di atas aspal yang panas, bukan di atas kursi empuk ber-AC.
Pemerintah Provinsi harus segera melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan kerja (K3) dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengabaikan nyawa manusia. Jangan sampai Sulawesi Tengah hanya dikenal sebagai daerah yang ramah bagi investor namun menjadi kuburan masal bagi para pekerjanya.
Penegasan akhir dari rilis ini adalah sebuah peringatan keras. May Day bukan milik penguasa, melainkan milik mereka yang tangannya kasar karena kerja keras. Jika dialog tetap disumbat, maka jalanan akan tetap menjadi satu-satunya ruang bagi rakyat untuk menjemput keadilan yang dirampas. Hidup Buruh! Hidup Perlawanan
