SUMBA TIMUR, NTT, BTN — Persoalan harga ternak babi di Kabupaten Sumba Timur kembali menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan wartawan Berantas Tipikor News di lapangan, keluhan mengenai rendahnya harga penawaran kepada peternak bukan sekedar isu yang beredar di media sosial. Rabu 26/08/2026
Wartawan Berantas Tipikor News melakukan pemantauan langsung dan meminta keterangan dari sejumlah pemilik ternak babi. Dalam wawancara tersebut, pemilik ternak mengaku kecewa dengan harga yang ditawarkan oleh calon pembeli.
Menurut keterangan salah seorang pemilik ternak, babi yang secara perhitungan dan kondisi ternak dinilai memiliki nilai jual sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta, justru ditawar dengan harga yang menurut mereka jauh dari harapan.
“Babi kami dipelihara berbulan-bulan. Biaya pakan dan perawatannya tidak sedikit. Tetapi ketika mau dijual, harga yang ditawarkan sangat rendah,” demikian keluhan pemilik ternak kepada wartawan.
Keterangan tersebut memperkuat keresahan peternak yang sebelumnya mempertanyakan mekanisme pembentukan harga ternak di tingkat masyarakat.
Wartawan Turun Langsung, Bukan Sekadar Mengutip Isu
Pantauan lapangan ini menjadi penting karena persoalan harga ternak menyangkut langsung kehidupan ekonomi masyarakat desa.
Peternak tidak hanya mengeluarkan biaya membeli atau membesarkan ternak. Mereka juga menanggung biaya pakan, tenaga, risiko penyakit, hingga risiko kematian ternak.
Karena itu, ketika ternak yang menurut pemiliknya bernilai Rp10 juta sampai Rp15 juta kemudian mendapatkan penawaran yang jauh lebih rendah, pemerintah perlu turun tangan memastikan apakah harga tersebut memang terbentuk secara wajar berdasarkan kondisi pasar atau terdapat persoalan lain dalam rantai perdagangan.
Berantas Tipikor News menilai persoalan ini perlu dilihat secara objektif dan tidak boleh langsung menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Namun, keluhan peternak merupakan fakta sosial yang patut didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Peternak Bertanya: Siapa yang Mengawasi Harga?
Persoalan berikutnya adalah posisi tawar peternak.
Jika peternak membutuhkan uang dengan cepat, sementara pembeli memiliki jaringan pasar yang lebih luas, maka posisi tawar keduanya tentu tidak seimbang.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah perlu memastikan peternak memperoleh informasi harga yang transparan sehingga mereka tidak menjual ternaknya karena terpaksa menerima penawaran yang dianggap merugikan.
Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur bersama dinas teknis peternakan juga perlu melakukan pengecekan lapangan dan membuka data mengenai perkembangan harga ternak di tingkat peternak maupun harga jual di daerah tujuan.
Lalu Lintas Ternak Juga Harus Diawasi
Selain harga, wartawan Berantas Tipikor News juga menyoroti mobilisasi ternak antardaerah.
Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyebaran penyakit hewan menular harus menjadi perhatian serius. Setiap lalu lintas ternak harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan, dokumen, dan ketentuan karantina yang berlaku.
Pengawasan ketat diperlukan agar kepentingan perdagangan tidak mengalahkan kepentingan kesehatan ternak lokal.
Peternak Sumba Timur tentu membutuhkan pasar. Namun mereka juga membutuhkan jaminan bahwa perdagangan ternak berlangsung secara aman, sehat, transparan, dan tidak menempatkan peternak kecil sebagai pihak yang selalu berada di posisi paling lemah.
Pemda Jangan Diam
Dengan munculnya keluhan langsung dari pemilik ternak, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tidak seharusnya hanya menunggu persoalan ini berkembang menjadi konflik di masyarakat.
Dinas Perdagangan perlu turun ke lapangan. Dinas yang membidangi peternakan perlu melakukan verifikasi. Pemerintah daerah perlu mempertemukan peternak dan pelaku perdagangan untuk melihat persoalan harga berdasarkan data, bukan berdasarkan dugaan.
Jika memang harga yang ditawarkan masih berada dalam batas kewajaran pasar, pemerintah harus menjelaskannya secara terbuka kepada masyarakat.
Namun jika ditemukan praktik perdagangan yang merugikan peternak, pemerintah wajib mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Sebab bagi peternak kecil, selisih beberapa juta rupiah bukan persoalan kecil. Itu bisa berarti biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, modal usaha berikutnya, hingga keberlangsungan ekonomi satu keluarga.
Kini masyarakat menunggu keberanian Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk membuka persoalan ini secara terang-benderang: berapa sebenarnya harga wajar ternak babi di tingkat peternak, siapa yang menentukan harga, dan apakah peternak selama ini mendapatkan bagian yang adil dari rantai perdagangan tersebut?
Berantas Tipikor News akan terus melakukan pemantauan dan meminta keterangan dari pihak terkait agar persoalan harga ternak dan lalu lintas ternak di Sumba Timur dapat diketahui publik secara transparan.
Piter Kabiro, Sumba Timur.
