Kodi Balaghar,BTN 08/12/2025-Sumba Barat – Akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, kembali disorot tajam. Dugaan kuat adanya penyelewengan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang terkait sisa Dana Desa (DD) menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat.
Sejumlah warga Desa Kahale yang peduli terhadap transparansi pemerintahan, mendesak segera dilakukan audit mendalam.
Proyek Sumber Air Bersih Ratusan Juta Jadi Tanda Tanya Besar
Sorotan utama tertuju pada alokasi anggaran fantastis untuk proyek Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor) senilai Rp 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) di lokasi Lampung Ponggo, Desa Kahale.
Warga yang menamakan diri Berantastipikor, telah mengumpulkan data dan bukti dugaan penyelewengan.
“Kami sudah menyusun data dan bukti dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Kahale. Setelah ini, kami akan laporkan ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat untuk ditindak lanjuti,” tegas salah seorang perwakilan warga yang meminta dipanggil Esa Kahale kepada awak media, saat memeriksa langsung sisa dana di rekening kas desa serta kondisi proyek fisik di lapangan.
Berdasarkan investigasi di lapangan yang dilakukan oleh awak media, fisik dari proyek bernilai ratusan juta ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan realisasi yang terlihat.
Kepala Desa Bungkam, Tolak Konfirmasi Pers
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan penegakan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), media ini berupaya keras mengonfirmasi dugaan ini kepada pihak Pemerintah Desa.
Saat dihubungi melalui telepon seluler untuk dimintai tanggapan, Kepala Desa Kahale, Bapak Yohanis Rehi, memilih untuk tidak mengangkat telepon hingga berita ini diturunkan. Sikap bungkam Kades ini menimbulkan kecurigaan baru dan mengikis kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan aset dan keuangan desa.
“Sikap Kepala Desa yang enggan memberikan konfirmasi dan penjelasan atas dugaan penyelewengan dana rakyat ini menunjukkan indikasi kuat adanya upaya penghindaran dari pertanggungjawaban,” kritik seorang pemerhati tata kelola desa di Sumba Barat.
Ancaman Pidana dan Harapan Warga
Laporan resmi dari warga ke aparat penegak hukum dan pengawas internal diharapkan dapat segera memicu penyelidikan serius. Dana Desa adalah amanat konstitusi yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.
Publik menanti ketegasan dari Kejaksaan dan Inspektorat Sumba Barat untuk mengusut tuntas kasus ini, memeriksa sisa dana di rekening kas desa, dan memastikan setiap rupiah Dana Desa Kahale dipertanggungjawabkan. Hukuman berat harus menanti siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara.
Tim Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak akuntabilitas penuh dari Pemerintahan Desa Kahale.
Kaperwil Tino
