BANGKEP,BTN 06 /2/03/2026– Wajah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kini tengah berada di titik nadir. Di balik jargon pelayanan publik yang digembor-gemborkan, terselip potret pilu tenaga kesehatan di Puskesmas Totikum Selatan yang dipaksa “puasa” meski telah memeras keringat berbulan-bulan. Polemik keterlambatan gaji ini bukan sekedar masalah angka di atas kertas, melainkan cerminan dari amburadulnya manajemen birokrasi yang mulai dipertanyakan moralitasnya.
Publik disuguhi tontonan retorika yang membingungkan. Awalnya, Dinas Kesehatan Bangkep melontarkan pembelaan klasik: keterlambatan dipicu oleh persoalan administratif, mulai dari pelaporan hingga penginputan di tingkat dinas. Narasi yang dibangun adalah “semua akan cair dalam hitungan hari” setelah urusan dokumen di BPKAD rampung.
Namun, belum sempat janji itu kering, narasi berubah haluan. Alasan baru muncul ke permukaan,sebuah alasan yang jauh lebih fundamental dan mengkhawatirkan,status dokter kontrak yang disebut tidak lagi terakomodasi dalam regulasi ASN, sehingga harus menunggu turunnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum insentif.
Perubahan alasan ini memicu kecurigaan publik. Jika masalahnya adalah administrasi, mengapa solusinya harus menunggu regulasi setingkat Perbup? Sebaliknya, jika masalahnya adalah ketiadaan dasar hukum, mengapa dokter-dokter tersebut dipaksa bekerja sejak awal tahun anggaran tanpa payung hukum yang jelas?
”Bagaimana mungkin sebuah pemerintah daerah berani mempekerjakan tenaga ahli sekelas dokter, namun belum menyiapkan ‘piring’ untuk makan mereka?” Pertanyaan retoris ini kini menggema di tengah masyarakat Bangkep.
Situasi di Puskesmas Totikum Selatan adalah anomali yang menyakitkan. Di satu sisi, para dokter tetap menunjukkan profesionalisme tinggi,melayani pasien hingga melampaui jam kerja demi sumpah profesi. Namun di sisi lain, pemerintah daerah seolah-olah mempertontonkan sikap “gagah dalam perintah, namun gagap dalam pemenuhan hak.”
Kondisi ini bukan lagi sekedar kendala teknis, melainkan tamparan keras bagi kredibilitas kepemimpinan di Bangkep. Membiarkan tenaga medis bekerja dalam ketidakpastian finansial adalah bentuk pengabaian terhadap martabat kemanusiaan.
Pengamat kebijakan publik setempat menilai, alasan “menunggu Perbup” di pertengahan tahun anggaran adalah bukti nyata buruknya perencanaan. Jika pemerintah daerah memiliki niat baik, skema penggajian seharusnya sudah dikunci rapat sebelum dokter-dokter tersebut menapakkan kaki di ruang periksa.
“Ini soal harga diri daerah. Kita mempekerjakan orang untuk menyelamatkan nyawa, tapi kita sendiri mencekik ‘nyawa’ ekonomi mereka dengan birokrasi yang berbelit-belit,” ujar salah satu warga yang prihatin.
Pemerintah Daerah Bangkep kini tidak punya banyak pilihan selain memberikan transparansi penuh. Publik tidak butuh janji “dalam waktu dekat” atau “secepatnya.” Yang dibutuhkan adalah kepastian tanggal dan pertanggungjawaban atas mengapa kelalaian perencanaan ini bisa terjadi.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya nasib beberapa dokter di Totikum Selatan, melainkan marwah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di mata rakyatnya sendiri. Jika urusan perut para penjaga kesehatan saja diabaikan, lantas kepada siapa lagi masyarakat harus menggantungkan harapan akan pelayanan publik yang prima?
Dinding-dinding puskesmas mungkin masih berdiri kokoh, namun kepercayaan publik terhadap pemangku kebijakan di Bangkep kini tengah retak. Sebelum retakan itu menjadi kehancuran total, pimpinan daerah harus turun tangan,bukan dengan alasan baru, tapi dengan realisasi hak yang sudah lama tertahan.
Jein
