WAINGAPU – BTN 16/02/2026-Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Di tengah gembar-gembor pembangunan daerah, warga Desa Luku Kamaru, Kecamatan Kota Waingapu, justru harus bertarung dengan maut demi akses mobilitas dasar. Padahal, desa ini secara administratif berada di wilayah ibu kota Kabupaten Sumba Timur.
Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang hancur lebat memaksa warga mengambil langkah nekat. Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan,sebuah jembatan bambu darurat yang reot menjadi satu-satunya tumpuan harapan di atas aliran sungai yang lebar dan dalam.
Kepala Desa Luku Kamaru, Nggala Kandi Praing, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya respons pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa setiap musim hujan tiba, akses transportasi lumpuh total, mengisolasi warga dari dunia luar.
”Anak-anak kami harus berjuang setengah mati hanya untuk sampai ke sekolah. Kami terpaksa berinisiatif membangun jembatan bambu seadanya agar pendidikan mereka tidak terhenti. Tapi sampai kapan nyawa anak-anak kami harus dipertaruhkan di atas bambu rapuh itu?” tegas Nggala dengan nada getir saat diwawancarai media.
Titik paling krusial berada di RT 10, Dusun Kambata Tanah Bara, tepatnya di Kali Wangga. Jembatan bambu tersebut adalah urat nadi menuju SDN Pandengi Iwi. Tanpa jembatan permanen, masa depan generasi muda Luku Kamaru seolah digantung di atas derasnya arus sungai.
Bukan hanya pendidikan, urusan “perut” warga pun tercekik. Sebagai masyarakat agraris, warga Luku Kamaru kesulitan membawa hasil tani mereka ke pasar di Kota Waingapu. Biaya logistik membengkak, sementara risiko kecelakaan terus membayangi.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar. Mengapa wilayah yang termasuk dalam zona ibu kota kabupaten masih memiliki infrastruktur sekelas ‘desa tertinggal’ di pelosok terpencil?
Masyarakat Luku Kamaru kini tidak butuh sekedar janji manis di atas kertas atau kunjungan seremonial. Mereka menagih langkah nyata dari Bupati Sumba Timur dan para wakil rakyat di DPRD.
“Kami ini warga ibu kota, tapi dianaktirikan. Kami mohon Bapak Bupati dan Anggota DPRD segera membangun jembatan permanen. Jangan tunggu ada korban jiwa baru pemerintah sibuk mencari solusi,” ujar salah satu warga setempat.
Pemerintah Daerah Sumba Timur memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya. Membiarkan jembatan bambu tetap berdiri di wilayah kota adalah bentuk kegagalan nyata dalam pemerataan pembangunan.
Kabiro sumba timur.piter Soko pare
