SUMBA TIMUR, BTN — Jeritan masyarakat di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Sumba Timur kembali menggema. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Karera dan Pindu Pahar kini berubah menjadi kubangan lumpur dan jalur penderitaan bagi warga, sopir angkutan, hingga petani kecil yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. 22/05/2026
Pantauan media BTN di lapangan memperlihatkan kondisi jalan yang rusak berat, berlubang, licin, dan nyaris tak layak dilalui, terutama saat musim hujan. Ironisnya, jalan tersebut merupakan akses utama penghubung aktivitas ekonomi masyarakat di dua kecamatan penghasil rumput laut, jambu mete, dan berbagai komoditas pertanian lainnya.
“Kami ini rakyat Indonesia atau bukan? Pajak kami bayar, tapi jalan seperti kandang ternak,” ujar seorang warga dengan nada geram.
Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Mereka menilai pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkesan tutup mata terhadap penderitaan masyarakat kecil di wilayah selatan Sumba Timur. Warga bahkan menyebut para wakil rakyat hanya datang saat kampanye, lalu menghilang setelah duduk di kursi kekuasaan.
“Jangan datang hanya bawa janji. Setelah terpilih, lupa semua. Kami di sini menderita setiap hari,” kata warga lainnya.
Para sopir angkutan juga mengeluhkan kerusakan jalan yang menyebabkan biaya transportasi membengkak, kendaraan cepat rusak, hingga ancaman kecelakaan yang terus menghantui. Namun demi bertahan hidup, mereka tetap terpaksa melintasi jalur maut tersebut.
“Mau tidak mau kami harus jalan. Kalau tidak kerja, keluarga makan apa?” ungkap seorang sopir.
Warga juga membandingkan kondisi saat pemerintahan Viktor Laiskodat, yang dinilai masih memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Sumba. Kini, menurut warga, pergantian kepemimpinan justru membuat perhatian terhadap rakyat kecil semakin memudar.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Di tengah gencarnya slogan pembangunan dan pemerataan, masih ada masyarakat yang harus bertaruh nyawa demi membawa hasil kebun ke pasar di Waingapu.
Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi NTT, DPRD Provinsi, hingga pemerintah kabupaten segera turun langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Sebab bagi warga Karera dan Pindu Pahar, jalan bukan sekedar infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan.
“Kalau akses jalan hancur, ekonomi rakyat juga ikut hancur,” tegas warga.
Piter: Kabiro Sumba Timur
