BALGHAR KAHALE, SBD, BTN – Harapan ekonomi Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), kini hanya menyisakan tumpukan batu dan tembok tak terawat. Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kahale, yang dibangun dengan dana publik, dilaporkan terbengkalai total, sementara kinerja Kepala Desa Yohanis Rehi dan perangkatnya, termasuk Pendamping Desa, dinilai “Mati Zuro” alias tidak berfungsi sama sekali. 20/11/2025
Temuan ini menyoroti permasalahan akut pengelolaan aset desa di SBD, di mana program pro-rakyat justru berakhir tragis akibat lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola di tingkat akar rumput.
*Gedung Kosong,Tujuan Mulia Terkubur*
Keberadaan gedung BUMDes yang mangkrak menjadi simbol nyata kegagalan pendampingan dan manajemen desa. Padahal, tujuan utama pendampingan desa, yang diamanatkan oleh UU No. 6/2014, adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong kemandirian masyarakat melalui optimalisasi aset lokal.
Namun, di Desa Kahale, fungsi-fungsi krusial ini tampaknya tidak berjalan. Pengelola BUMDes diduga tidak memiliki keahlian yang memadai, catatan keuangan yang rapi tidak tersedia, dan proses evaluasi usaha terhenti.
“Lemahnya tenaga pendampingan di tingkat desa, khususnya Kahale, menyebabkan setiap program pro-rakyat berakhir Mati Zuro. Karena setiap pendamping yang ditugaskan tidak memahami tugas utamanya,” demikian pernyataan yang diterima redaksi Berantastipikornews.co.id.
*Dugaan Anggaran Disunat dan Masalah Manajerial*
Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim media ini mengungkap adanya dugaan serius di balik terbengkalainya aset desa tersebut.
Menurut pantauan dan hasil konfirmasi, terdapat dugaan bahwa anggaran pembangunan Gedung BUMDes Desa Kahale telah ‘disunat’ oleh Kepala Desa Yohanis Rehi. Jika dugaan penyelewengan dana ini terbukti, hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merampas hak masyarakat Kahale untuk memiliki motor penggerak ekonomi desa yang produktif.
Selain dugaan korupsi, faktor penyebab umum terbengkalainya BUMDes turut memperparah kondisi.
Kapasitas SDM yang Rendah,Pengelola BUMDes tidak memiliki keahlian yang sesuai.
Tata Kelola Keuangan yang Buruk.Tidak adanya akuntabilitas dan pencatatan keuangan yang rapi.
Perencanaan Usaha yang Tidak Matang, Bangunan didirikan tanpa studi kelayakan usaha yang mendalam.
*Sorotan Tajam terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Kemendes PDTT*
Masyarakat Desa Kahale kini menuntut pertanggungjawaban. Mereka menyoroti kegagalan Pendamping Desa dalam menjalankan peran vitalnya, yakni memberikan pendampingan intensif kepada masyarakat dan kelembagaan desa dalam mengelola program.
Kementerian Desa PDTT sebelumnya telah berupaya merevitalisasi BUMDes yang tidak produktif. Namun, kasus di Kahale menunjukkan bahwa upaya tersebut harus dibarengi dengan tindakan tegas terhadap masalah manajerial, konflik internal, dan terutama, dugaan korupsi yang mengakibatkan aset publik menjadi struktur kosong tak terawat.
Pemerintah Daerah SBD didesak untuk segera mengambil langkah konkret,terhadap temuan ini,Audit Menyeluruh terkait BUMDES lakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana desa untuk BUMDes Kahale, harus dilibatkan penegak hukum jika dugaan penyelewengan terbukti.
Memberikan pelatihan manajemen dan sistem akuntansi yang wajib bagi pengelola BUMDes.
*Mengidentifikasi ulang potensi desa dan menyusun rencana bisnis BUMDes yang realistis dan menjanjikan.*
Kegagalan BUMDes Kahale adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dan pendampingan. Negara tidak boleh membiarkan dana desa yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan, justru menjadi lahan subur bagi ‘Mafia’ dan praktik-praktik yang merugikan rakyat.
(Liputan Tibo Berantastipikornews.co.Id)
