JAKARTA, BTN – Istilah “Londo Ireng” mendadak menjadi perbincangan hangat di ruang publik dan media sosial usai disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (23/7/2026). Sentilan yang ditujukan kepada kalangan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pengamat kritis tersebut justru memicu gelombang tanggapan dan sorotan balik dari berbagai pihak. 29/07/2026
Penggunaan sebutan yang historisnya merujuk pada antek atau patek penjajah Belanda itu dinilai kurang tepat untuk disematkan kepada elemen sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik bermunculan menyoroti bahwa kebebasan pers dan pandangan kritis masyarakat merupakan pilar penting demokrasi, bukan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
Di tengah polemik tersebut, perhatian publik bergeser pada penelusuran sejarah silsilah keluarga Presiden Prabowo sendiri. Narasi yang berkembang di media sosial mengaitkan istilah Londo Ireng dengan sosok leluhur dari garis keturunan ibu sang Presiden, Dora Marie Sigar, yakni Benjamin Thomas Sigar.
Dalam catatan sejarah Perang Jawa (1825–1830), Benjamin Thomas Sigar diketahui merupakan seorang kapiten yang memimpin Pasukan Tulungan asal Minahasa. Pasukan tersebut dibentuk di bawah naungan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dikirim ke Jawa pada tahun 1829 untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro.
Jejak pergerakan pasukan tersebut mencatat keterlibatan mereka dalam operasi militer di Jawa hingga menjelang momen perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Magelang pada tahun 1830. Perundingan sejarah tersebut sebagaimana diketahui berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro secara licik oleh pihak kolonial.
Keterkaitan silsilah ini diperkuat oleh dokumentasi lama pernyataan Prabowo sendiri. Dalam cuitan di akun media sosialnya pada 22 Desember 2012, Prabowo pernah mengisahkan pengalamannya saat berusia 17 tahun ketika menghadiri pemakaman leluhurnya, Benjamin Thomas Sigar, mendampingi kedua orang tuanya.
Adanya kaitan sejarah ini memicu perdebatan sengit di masyarakat mengenai relevansi dan etika penggunaan istilah Londo Ireng oleh pejabat publik. Sejumlah kritikus menilai pernyataan yang dilontarkan di JCC tersebut memicu ironi sejarah yang seharusnya disikapi secara lebih bijak dan cermat.
Gelombang dinamika di media sosial turut mendorong aktivis dan pegiat media sosial, Ferry Koto, untuk menyuarakan keterbukaan informasi. Pihaknya mendesak elemen komunikasi Istana, mulai dari Badan Komunikasi Pemerintah hingga Juru Bicara Presiden, untuk segera memberikan penjelasan resmi guna meluruskan simpang siur informasi tersebut.
Hingga rilis ini diturunkan, belum ada pernyataan atau klarifikasi resmi dari pihak Istana Negara mengenai polemik silsilah maupun pemicu diksi dalam pidato tersebut. Sementara itu, diskusi mengenai batas-batas kritik, sejarah perjuangan, dan diksi politik terus bergulir hangat di tengah masyarakat.
