BANGGAI LAUT, BTN – 08/03/2026-Ironi memilukan tengah mencabik wajah pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai Laut. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Laut, yang digadang-gadang akan semakin mandiri dan prima setelah menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), justru kini terjun bebas ke titik nadir. Harapan publik akan layanan berkualitas pasca-perubahan status tersebut nyatanya hanya menjadi “isapan jempol” belaka.
Alih-alih memberikan layanan jasa kesehatan yang prima, manajemen RSUD Balut justru mempertontonkan kegagalan yang tidak masuk akal,Krisis Obat Akut. Pasien, yang mayoritas rakyat kecil, dipaksa gigit jari dan harus merogoh kocek pribadi untuk membeli obat di apotek luar karena gudang farmasi RSUD kosong melompong.
Status BLUD memberikan kewenangan penuh bagi RSUD untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Dengan pemasukan yang disinyalir mencapai miliaran rupiah per tahun, secara logika manajemen memiliki kemampuan finansial yang sangat longgar untuk menyiapkan kebutuhan operasional, terutama ketersediaan obat-obatan dasar.
”Ini aneh tapi nyata. Uang miliaran masuk ke kas, status BLUD sudah di tangan, tapi obat tidak ada. Rakyat bertanya dengan sangat keras. Dikemanakan uang rakyat tersebut? Apakah habis untuk biaya birokrasi yang gemuk, atau ada indikasi bocor ke kantong-kantong tak bertuan?” tulis tim investigasi Berantastipikor dalam laporannya.
Publik kini mendesak adanya Audit Investigasi Menyeluruh terhadap Direktur RSUD Banggai Laut. Transparansi aliran dana BLUD wajib dibuka ke permukaan. Jika anggaran tersedia namun obat tetap langka, maka patut diduga ada kegagalan manajerial yang fatal atau, lebih buruk lagi, adanya praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan anggaran farmasi.
Kebijakan instan manajemen yang mengalihkan pasien ke apotek rekanan melalui sistem kurir semakin memperkuat kecurigaan adanya “permainan” di bawah meja. Skema ini dicurigai sebagai cara untuk mencairkan anggaran melalui jalur ketiga, sementara dapur RSUD sendiri dibiarkan berantakan.
Jika benar pengadaan barang di ruang farmasi sengaja dibuat tidak sinkron dengan Petunjuk Teknis (Juknis) demi memaksakan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan medis, maka ini bukan lagi sekedar maladminstrasi, melainkan kejahatan kemanusiaan berkedok birokrasi.
Kepemimpinan Bupati Banggai Laut kini sedang dipertaruhkan. Membiarkan pejabat yang tidak kompeten, mulai dari Direktur RSUD hingga Kepala Dinas Kesehatan, tetap duduk nyaman di kursi empuk sama saja dengan mengamini penderitaan rakyat yang “dipingpong” demi sebutir obat.
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Banggai Laut ditantang untuk menunjukkan “taringnya”. Jangan hanya menjadi penonton di tengah jeritan pasien BPJS.
”Jangan tunggu ada korban jiwa atau rakyat turun ke jalan baru bergerak. Usut tuntas aliran dana BLUD! Jangan sampai ada kesan penegak hukum ‘masuk angin’ atau tebang pilih dalam menyentuh borok di sektor kesehatan ini,” tegas salah satu aktivis anti-korupsi setempat.
Rakyat Banggai Laut tidak butuh retorika bantuan pusat atau penjelasan teknis yang berbelit. Rakyat butuh kepastian bahwa saat mereka sakit, negara hadir melalui obat-obatan di rumah sakit, bukan instruksi untuk membeli di apotek luar.
Bupati segera evaluasi, Kejaksaan segera usut! Jangan biarkan birokrasi bebal ini membunuh rakyat pelan-pelan.
Tim Redaksi / Berantastipikor
