PEKANBARU, BTN — 24/01/2026-Aroma rekayasa kasus kembali menyeruak dari Bumi Lancang Kuning. Polda Riau secara bombastis mengumumkan aktivis anti-korupsi Jekson Sihombing sebagai tersangka pemerasan senilai Rp5 miliar terhadap PT Chiliandra Perkasa (Surya Dumai Group). Namun, tuduhan ini langsung dihantam kritik pedas oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke.
Dengan nada geram, Wilson mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut. Menurutnya, mustahil seorang warga sipil mampu menekan korporasi raksasa hingga miliaran rupiah hanya bermodalkan ancaman pemberitaan.
“Waras ente? Bagaimana mungkin sipil memeras miliaran hanya dengan ancaman berita? Kalau benar ada, mentok-mentok cuma sejuta atau lima belas juta. Angka Rp5 miliar itu angka imajiner yang dipaksakan!” sergah Wilson, alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Sabtu (24/01/2026).
Wilson menegaskan bahwa praktik “perasan” kelas kakap justru identik dengan oknum aparat penegak hukum yang memegang tongkat kewenangan. Ia menuding ada kebutuhan besar di level pimpinan Polri untuk menyetor uang demi kenaikan pangkat, jabatan, hingga biaya sekolah.
Tak tanggung-tanggung, Wilson menyeret nama-nama besar untuk membandingkan skala kasus. Ia mengingatkan publik pada dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya, Karyoto, yang disebut menerima setoran Rp20 miliar per bulan terkait kasus BBM oplosan, namun justru mendapatkan tambahan bintang.
“Di Polri, bintang itu barang dagangan bos! Harganya Rp20 miliar untuk satu bintang. Jadi kalau Jekson dituduh memeras Rp5 miliar, ini jelas black campaign murahan untuk membungkam aktivis anti-korupsi,” tegas tokoh pers yang dikenal vokal ini.
Wilson juga membedah rekam jejak kelam institusi yang kerap terlibat pemerasan nyata, mulai dari pungli jalanan, pemerasan tahanan, hingga kasus fenomenal 18 polisi yang memeras warga Malaysia Rp32 miliar saat DWP 2024.
“Rakyat jangan lugu. Hampir semua konferensi pers Polri soal kasus hukum itu sudah dipelintir dan direkayasa. Ingat kasus Sambo? Itu bukti nyata betapa rapinya mereka memproduksi hoaks dengan uang rakyat,” tambahnya
Selain aparat, Wilson juga membidik oknum media yang dianggapnya menjadi “corong” Polda Riau tanpa verifikasi. Ia menyayangkan adanya wartawan dari media besar yang rela menjual integritas demi menjadi peliharaan pejabat.
“Media harusnya jadi penjaga kebenaran, bukan alat propaganda. Jangan melacurkan jurnalisme demi uang recehan yang meracuni persepsi masyarakat,” cetusnya.
Kini, mata publik tertuju pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Praktisi hukum Dolfie Rompas memperingatkan bahwa jika bukti digital yang diklaim Polda Riau tidak kuat, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Wilson Lalengke menutup pernyataannya dengan harapan agar majelis hakim tidak “silau” oleh tumpukan uang dari grup usaha raksasa Surya Dumai. “Ini bukan sekedar nasib Jekson, tapi masa depan gerakan anti-korupsi. Apakah hukum akan tegak, atau justru terkubur oleh rekayasa?” pungkasnya.
