KEBUMEN –BTN 23/04/2026- Upaya sistematis untuk membunuh karakter dan kredibilitas media Cyber Nasional melalui narasi sepihak kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam balik penulisnya. Investigasi lapangan terbaru dan kroscek mandiri tim redaksi mengonfirmasi fakta tak terbantahkan,temuan investigasi di bawah komando Kusmiadi, C.BJ., C.EJ. (Jhon) adalah kebenaran otentik yang gagal dibantah dengan data fisik oleh pihak lawan.
Langkah ini sekaligus menelanjangi kebobrokan profesionalisme oknum media yang secara memalukan memposisikan diri sebagai “benteng birokrasi” tanpa pijakan data yang valid. Narasi yang mencoba mendegradasi karya jurnalistik berbasis dokumen negara tersebut terbukti hanyalah isapan jempol yang dibuat demi memoles citra penguasa anggaran di Kabupaten Kebumen.
Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Ali Sofyan, dengan nada keras menegaskan bahwa seorang penulis berita yang berani menjatuhkan karya jurnalistik rekan sejawat tanpa memegang bukti fisik telah meludahi martabat profesinya sendiri. Ali menekankan bahwa jurnalisme bukanlah fiksi yang bisa dikarang di balik meja, melainkan disiplin verifikasi yang menuntut pembuktian lapangan yang nyata.
”Alamat yang tertuang dalam dokumen negara itu bukan hasil dari proses membakar lilin atau membaca mantra di ruang gelap,” sindir Ali Sofyan. Menurutnya, setiap titik koordinat dan alamat domisili dalam administrasi hibah adalah produk hukum yang diverifikasi secara sadar dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga ketidaksinkronan data adalah skandal administrasi yang serius.
Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA), Hermanius Burunaung, menyatakan bahwa independensi pers adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan kepentingan pragmatis. Ia menilai upaya menyudutkan Cyber Nasional sebagai kesalahan fatal yang justru membongkar rendahnya integritas intelektual serta rapuhnya objektivitas penulis berita pesanan tersebut.
Bagi Hermanius, apa yang dilakukan tim Kusmiadi adalah standar emas kontrol sosial dalam menjaga uang rakyat dari potensi penyelewengan. Sebaliknya, media yang menyerang tanpa berani menguji validitas domisili hukum penerima hibah di lapangan membuktikan bahwa mereka hanyalah “penelan klaim sepihak” yang abai terhadap fakta fisik yang sudah diverifikasi dinas terkait.
Secara regulasi, analisis tajam mengungkap bahwa dana bantuan pusat mustahil cair tanpa rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, setiap tahapan verifikasi dan validasi (Verval) harus dilakukan secara ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Fakta bahwa alamat dalam dokumen resmi yang disetujui Pemkab ternyata “gaib” atau tidak sinkron di lokasi perkara mengarah pada dugaan kuat adanya upaya sistematik pembiaran atau manipulasi anggaran. Ketidaksinkronan ini bukan sekedar salah ketik, melainkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar aturan domisili satuan pendidikan.
Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memegang tanggung jawab mutlak atas fungsi pengawasan di wilayahnya. Pemkab Kebumen tidak boleh cuci tangan atas munculnya celah “abnormal” dalam administrasi hibah yang secara terang-terangan menabrak Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang kewajiban memiliki domisili tetap bagi lembaga pendidikan.
Melihat tabir kegelapan yang mulai tersingkap ini, aliansi pers nasional mendesak aparat penegak hukum,mulai dari Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah, hingga Kapolri dan Jaksa Agung,untuk segera turun tangan. Audit investigatif menyeluruh terhadap aliran dana hibah PKBM di Kebumen menjadi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan uang negara.
Penegak hukum tidak boleh membiarkan opini media “plat merah” yang tidak independen menutupi borok administrasi yang nyata. Setiap oknum yang terlibat dalam rantai pembiaran data alamat palsu atau tidak sinkron harus diproses secara hukum, karena hal ini merupakan pintu masuk utama bagi tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat.
Redaksi kami menegaskan bahwa kebenaran jurnalistik tidak akan pernah goyah oleh upaya pembungkaman dalam bentuk apa pun. Investigasi yang dipimpin Kusmiadi telah membuktikan bahwa Cyber Nasional berdiri tegak di atas pondasi fakta lapangan dan dokumen negara yang sah, bukan sekadar opini murahan yang dijajakan untuk menutupi kesalahan.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan pada alamat yang jujur dan prosedur yang benar. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan narasi yang mengabaikan bukti fisik; dan sejarah akan mencatat siapa jurnalis yang berdiri demi keadilan, serta siapa yang hanya menjadi pemoles citra di tengah bobroknya birokrasi.
(Red/tim)
