Banggai Laut, BTN — 10 Agustus 2025 – Dugaan praktik korupsi masif di lingkungan Pemerintah Daerah Banggai Laut, Sulawesi Tengah,
kini menjadi sorotan serius di tingkat nasional setelah sejumlah dokumen vital terkait skandal ini terkonfirmasi telah sampai ke meja Istana Negara.
Kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal di daerah tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi menunjukkan adanya penyimpangan anggaran yang signifikan, terutama terkait proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa.
Dugaan sementara, kerugian negara yang ditimbulkan berpotensi sangat besar. Dokumen yang beredar, yang menjadi dasar laporan ke pusat, diduga memuat data transaksi mencurigakan, proyek fiktif, serta indikasi mark-up anggaran yang dilakukan secara sistematis.
Mencuatnya kasus ini ke Istana Negara menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Banggai Laut dan lembaga pengawasan daerah lainnya.
“Sangat ironis jika kasus sebesar ini justru terkuak karena laporan dari luar, bukan karena fungsi pengawasan internal yang berjalan,” ujar seorang pakar hukum tata negara yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa ini adalah cerminan dari kegagalan sistematis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran publik di tingkat lokal.
Masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung segera mengambil alih kasus ini untuk memastikan penyelidikan berjalan independen dan tuntas.
Penanganan kasus di tingkat pusat diharapkan dapat memutus rantai korupsi yang diduga sudah mengakar di pemerintahan daerah, sekaligus memberikan efek jera yang kuat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemda Banggai Laut maupun lembaga penegak hukum terkait.
Namun, desakan publik untuk segera mengusut tuntas kasus ini semakin menguat, demi mewujudkan supremasi hukum yang adil dan bersih dari intervensi politik.
