Bogor,Jantung Nusantara – BTN-03/11/2025 – Sebuah pemandangan yang memalukan dan ironis terjadi di tengah hiruk pikuk Sosialisasi Program Kredit Perumahan di Kabupaten Bogor. Acara yang seyogianya menjadi etalase program unggulan pemerintah dan dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, pada Senin (03/11/2025)
Di Gedung Serbaguna,
Tegar Beriman, Cibinong, justru berakhir dengan anarki logistik dan kekecewaan massal.Fokus acara yang seharusnya tertuju pada solusi hunian rakyat, terpaksa bergeser pada skandal perebutan nasi kotak (nasi bok).
Insiden ini secara telanjang memamerkan buruknya profesionalisme dan kelalaian fatal panitia dalam mengelola logistik acara yang melibatkan pejabat sekelas menteri.
*Logistik “Ala Kadarnya”Panitia Mengkhianati Kepercayaan Peserta Jauh*
Insiden berebut makanan bukan sekedar kekurangan jatah, melainkan simbol pengabaian panitia terhadap kehormatan dan waktu peserta. Kekurangan logistik ini sontak memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan mendalam dari ratusan peserta yang rela datang dari penjuru Kabupaten Bogor sejak pagi buta.
”Iya, tadi kita sampai rebutan ngambil nasi bok tapi tetap aja enggak kebagian, katanya sudah habis,” ujar seorang peserta dengan nada penuh amarah. “Saya datang dari jauh, pagi saya sudah ada di sini, tapi tetap aja enggak kebagian! Ini sosialisasi kelas menteri, kenapa logistiknya level bazar kampung?
Harusnya panitia menyiapkan nasi bok jauh melebihi jumlah peserta! Jelas ini penghinaan!” tambahnya, menuntut pertanggungjawaban panitia.
Kritik tajam pun dilontarkan peserta lain, “Kalau enggak kebagian, colek aja,” sindirannya penuh kepedihan dan kekecewaan kepada media. Mereka merasa perjuangan mereka untuk berpartisipasi dalam program penting ini dibalas dengan ketidakbecusan panitia.
*Diskominfo Diduga Lakukan Pembohongan Publik. Data Media Hanya Modus “PHP”*
Di sisi lain panggung kekacauan, arogansi institusi dipertontonkan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Bogor. H. Agus, perwakilan dari Diskominfo, sempat mencatat dan mendata puluhan awak media yang meliput dengan janji ‘apresiasi’ atas liputan mereka,sebuah praktik yang kini diduga kuat hanyalah modus operandi ‘PHP’ (Pemberi Harapan Palsu) belaka.
Segera setelah menteri meninggalkan lokasi, harapan itu dihempaskan dengan dingin. H. Agus tiba-tiba mencabut janji tersebut, menyatakan tidak ada apresiasi sama sekali. Reaksi ini sontak memicu dugaan keras dan tudingan serius dari awak media bahwa data identitas mereka hanya dimanfaatkan oleh oknum staf Diskominfo untuk kepentingan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemarahan awak media diungkapkan dengan nada yang menusuk. “Kalau memang tidak ada perhatian, kenapa nama kami di data? Harusnya sampaikan dong dari awal!
Tindakan Anda sama saja ngasih harapan,JANGAN PHP KAMI!” tegas salah satu wartawan, mempertanyakan integritas pihak Diskominfo.
Wartawan lain menuntaskan kritik mereka dengan kalimat yang menusuk setajam silet: “Jangan pintar-pintar membuat absen nama media kalau tidak bisa mempertanggung jawabkannya! Diskominfo harus bertanggung jawab atas data dan janji yang mereka buat!”
Tuntutan Pertanggungjawaban, Mengapa Kinerja Panitia Bisa Sekacau Ini?
Insiden ganda,kekacauan logistik yang memalukan dan dugaan pembohongan publik oleh Diskominfo,ini jelas menghancurkan citra dan kredibilitas pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Bogor. Patut dipertanyakan, apakah Panitia dan Diskominfo benar-benar siap melaksanakan program penting negara dengan kinerja yang sangat jauh dari standar profesionalisme?
Publik menuntut jawaban segera. Siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian logistik memalukan ini? Dan yang lebih krusial, harus ada audit internal di Diskominfo untuk mengungkap ke mana data puluhan wartawan tersebut mengalir. Jangan sampai, harapan rakyat akan hunian layak, dan kerja keras awak media, dinodai oleh ketidakprofesionalan dan dugaan abuse of power di level lokal.
Redaksi
