BUKIT MULYA – BTN 18/03/2026 Agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bukit Mulya Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (17/03/2026), berubah menjadi “medan perang” argumen. Alih-alih memaparkan kesejahteraan anggota, forum tertinggi koperasi ini justru menelanjangi carut-marut proyek pembangunan kantor KDMP yang dituding sebagai “proyek siluman” tanpa keterbukaan informasi.
Ketegangan memuncak saat kursi yang dikhususkan bagi pihak TNI,dalam hal ini Babinsa selaku pelaksana lapangan,tampak melompong. Ketua Koperasi menegaskan bahwa undangan resmi telah dilayangkan, namun pihak TNI justru “bungkam” dengan ketidakhadiran mereka.
”Kami sudah mengundang, tapi mereka tidak hadir,” ujar Ketua Koperasi di tengah kegaduhan anggota. Absennya perwakilan TNI ini memicu spekulasi liar,Ada apa dengan keterlibatan TNI di proyek ini? Mengapa mereka seolah menghindar saat rakyat menuntut pertanggungjawaban?
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Babinsa, terkait tertutupnya informasi pembangunan KDMP Bukit Mulya, serta alasan pasti di balik absennya mereka dari undangan rapat tahunan yang sangat krusial tersebut.
Sikap pengurus koperasi pun dinilai mengecewakan. Alih-alih pasang badan, mereka justru terkesan “cuci tangan” dengan melempar bola panas ke pihak militer. “Soal bangunan itu urusan TNI, silakan tanya mereka,” cetus salah satu pengurus. Sikap oper bola ini dianggap sebagai bentuk pengecut dalam mengelola amanah program nasional
Kritik pedas mengalir deras dari sebagian masyarakat.setempat, dengan lantang menyuarakan kegelisahan publik. Ia menegaskan bahwa status TNI sebagai pelaksana tidak boleh menjadi “tameng” untuk menabrak aturan transparansi.
”Ini uang negara! Jangan mentang-mentang TNI yang kerjakan, lalu transparansi hilang. Sekecil apapun rupiahnya, rakyat wajib tahu. Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan demi proyek yang tidak jelas rimbanya,” tegas Hermanius dengan nada tinggi.
Dugaan adanya “lahan gelap” di balik proyek ini diperkuat dengan fakta lapangan yang mencengangkan
Tidak ditemukan papan nama proyek yang mencantumkan nilai kontrak, sumber dana, dan masa kerja.
Sejak peletakan batu pertama, sosok konsultan proyek tidak pernah menampakkan batang hidungnya.
Tanpa papan informasi dan pengawasan profesional, masyarakat mempertanyakan standar kualitas bangunan serta ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara. Masyarakat kini mendesak pihak berwenang untuk mengaudit total anggaran yang sudah cair dan yang telah digunakan.
Meski secara legal memiliki dasar hukum (SK AHU-0069577.AH.01.29.TAHUN 2025), legitimasi moral Koperasi Bukit Mulya kini berada di titik nadir. Kegagalan menghadirkan transparansi dan absennya mitra kerja (TNI) dalam RAT ini menjadi catatan hitam yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Rakyat Bukit Mulya tidak lagi butuh janji manis atau alasan teknis,mereka butuh bukti fisik dan kejujuran angka.
Jika dalam 1×24 jam tetap tidak ada respon dari Babinsa,kami akan menaikkan berita susulan dengan judul “Bungkamnya Pihak Terkait Perkuat Dugaan Penyelewengan Dana KDMP”.
Redaksi
