BANGGAI LAUT, BTN – Ironi kelam di tengah guyuran musim hujan kembali menyelimuti potret pelayanan publik di Kabupaten Banggai Laut. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Paisu Moute yang memegang mandat pemenuhan hajat hidup orang banyak, kini dihujani kritik pedas akibat buruknya tata kelola distribusi air bersih yang dinilai sangat menyengsarakan masyarakat di beberapa wilayah. 1/06/2026
Gelombang kekecewaan ini menyeruak tajam di jagat media sosial. Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi lapangan, krisis akses air bersih ini melanda warga di dua wilayah sekaligus, yakni warga Desa Tinakin Laut (khususnya wilayah Paya) dan warga Desa Timbong. Kedua wilayah ini seolah menjadi saksi bisu atas lambannya respons aparat manajemen Perumdam dalam menangani keluhan pelanggan.
Sentimen negatif dan nada protes dari publik bukan tanpa dasar yang kuat. Warga mengeluhkan ketimpangan mencolok antara kewajiban membayar iuran bulanan yang dituntut selalu tepat waktu, dengan hak mendapatkan pasokan air yang justru sering macet, bahkan mati total selama berhari-hari.
Kondisi memprihatinkan ini diungkapkan secara blak-blakan oleh pemilik akun Facebook bernama Jus Dy melalui unggahannya sebagaimana terekam pada berkas image.png. Dalam narasinya, ia membeberkan fakta bahwa sejak awal menetap di wilayah Paya, Desa Tinakin Laut, air bersih milik PDAM sama sekali tidak pernah mengalir secara mandiri ke rumahnya tanpa bantuan mesin pompa air (DAP).
Krisis moralitas pelayanan ini terasa semakin menyakitkan bagi warga karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati fasilitas dasar ini tergolong sangat mahal. “Percuma awal bapasang juta-juta, pembayaran per bulan ratusan ribu baru tidak bisa dinikmati,” cetus akun Jus Dy dengan nada geram, menuding ketidakmampuan petugas di lapangan dalam menyelesaikan masalah pelik tersebut.
Ketika dimintai keterangan lebih lanjut oleh Tim Investigasi Berantastipikornews, Jus Dy memaparkan fakta yang lebih mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa wilayah mereka sudah terputus dari akses air bersih selama dua minggu terakhir, sebuah durasi yang sangat lama untuk pembiaran kebutuhan primer manusia.
Lebih lanjut, Jus Dy menyayangkan hilangnya fungsi kontrol dan eksekusi dari para petugas Perumdam Paisu Moute yang berada di lapangan. Ia kerap melihat petugas hilir mudik di sekitar area tersebut, namun kehadiran fisik mereka dinilai hanya formalitas belaka karena sama sekali tidak membawa tanda-tanda perbaikan ataupun solusi agar air bisa mengalir kembali.
Jeritan serupa juga menggema dari Desa Timbong melalui unggahan akun Ajang Piala seperti yang tertera pada berkas 1351981.jpg. Ia menuliskan permohonan yang mendalam sekaligus kritis, meminta agar pihak PDAM segera menghentikan penderitaan warga dan secepatnya memperbaiki pipa atau saluran distribusi air bersih menuju ke desa mereka yang telah macet berhari-hari.
Akibat macetnya aliran air tersebut, warga Desa Timbong terpaksa menanggung beban fisik dan psikologis yang berat. Untuk keperluan mendasar seperti mandi dan buang air, warga harus berbondong-bondong mengungsi ke masjid terdekat, sebuah potret yang dinilai sangat memprihatinkan bagi sebuah daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan.
Ajang Piala juga menyoroti kejanggalan di mana krisis air ini justru terjadi di saat intensitas curah hujan di Kabupaten Banggai Laut sedang tinggi-tingginya. Logika publik pun terusik, mempertanyakan mengapa sumber daya air yang melimpah dari langit tidak mampu dikelola dengan baik oleh manajemen Perumdam untuk dialirkan ke bak-bak penampungan warga.
”Kong apa guna dnk itu selalu/rutin bayar tiap bulan,” tulis akun Ajang Piala dalam dialek lokal. Pertanyaan mendasar ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi jajaran direksi Perumdam Paisu Moute untuk mempertanggungjawabkan ke mana aliran dana iuran rakyat yang selama ini dipungut secara rutin tanpa kompromi.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas transparansi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), pembiaran terhadap keluhan publik yang sudah dilaporkan berulang kali ini berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima.
Hingga berita ini ditayangkan, Tim Investigasi Berantastipikornews masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Direksi Perumdam Paisu Moute Kabupaten Banggai Laut guna mendapatkan klarifikasi teknis mengenai penyebab kemacetan air dan langkah konkret apa yang akan diambil untuk menyudahi penderitaan warga di dua desa tersebut.
(Tim Investigasi Berantastipikornews
