Morowali, BTN — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR mendadak memanas ketika Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan kekecewaannya atas kondisi Morowali. Ia menyebut wilayah yang menjadi pusat industri nikel nasional itu kini justru membawa petaka bagi daerahnya. 29/11/2025
“Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana. Hancur-hancuran negeri kami itu,” ucap sang Gubernur dengan suara yang bergetar.
Menurutnya, eksploitasi nikel yang masif membuat kerusakan lingkungan yang parah, sementara manfaat ekonominya bagi daerah hampir tidak terasa.
Kawasan Industri yang “Tak Tersentuh”
Salah satu keluhan paling serius adalah soal kewenangan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai gubernur tidak bisa masuk ke kawasan industri Morowali.
“Mereka bilang ini kawasan industri spesial, tidak boleh. Kawasan industri itu nggak bisa diapa-apain. Semua bebas. Kendaraan bebas di dalam situ. Mau ngapain aja mereka, kami tidak bisa apa-apa.”
Ia menyebut izin kawasan industri yang terpusat di pemerintah pusat membuat daerah tak memiliki ruang untuk mengatur, sekalipun untuk kepentingan keselamatan dan lingkungan masyarakat.
Penyumbang Devisa, Tapi Kebagian Debu
Dalam pemaparannya, ia menegaskan Sulawesi Tengah termasuk penyumbang devisa terbesar dari sektor nikel nasional. Presiden bahkan menyebut pajak dari industri smelter di Sulawesi Tengah mencapai ratusan triliun rupiah.
Namun ironi muncul saat bicara Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah:
“Setiap tahun DBH kami hanya Rp200 miliar. Padahal devisa kami besar, tapi yang kami dapat cuma segitu.”
Penyebabnya? Pajak dan PNBP dari nikel dibayar di mulut tambang, bukan di mulut industri. Artinya, ketika bijih nikel diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti stainless steel, keuntungannya dinikmati pusat dan perusahaan, bukan daerah.
“Kalau pajaknya dipungut di mulut industri, mungkin PAD Sulawesi Tengah bisa menyamai DKI Jakarta atau Jawa Barat,” tegasnya.
Di saat yang sama, ia menyebut cadangan nikel di Morowali hanya tersisa 10 tahun.
“Habis tax holiday, habis nikel kami tidak dapat apa-apa.”
Selain itu, mayoritas perusahaan ber-NPWP di Jakarta. Pajak masuk ke sana, sementara kerusakan lingkungan dan sosial ditanggung Sulawesi Tengah.
“Kami yang Rusak, Orang Lain yang Untung”
Sang Gubernur mengaku sudah meminta perusahaan untuk membuka kantor perwakilan di Sulteng. Tapi respons yang ia terima justru melecehkan kewibawaan kepala daerah.
“Mereka bilang: gubernur marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ada perlu dengan gubernur. Semua perizinan ada di pusat.”
Itulah mengapa ia meminta DPR untuk mengembalikan kewenangan ke daerah setidaknya sebatas perlindungan warga dan wilayah.
“Kami titip ke Komisi II, tolong Pak… gubernur ini disayang-sayang lagi.”
Keluhan ini menggambarkan jurang besar antara kontribusi ekonomi Morowali bagi Indonesia dan penderitaan lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat setempat.
Sulawesi Tengah menyumbang miliaran dolar untuk negara, namun hanya menerima sisa-sisa dari tanah yang semakin lama semakin terkuras.
27 November 2025
#Morowali #GubernurSulteng #BandaraMorowali
